231 Massa Pendemo Diamankan, 16 Diproses Hukum

Surabaya – Sebanyak 231 orang perusuh unjuk rasa penolakan RUU Cipta Kerja berhasil diamankan. 14 diantaranya ditahan di Polrestabes Surabaya dan 2 dilimpahkan ke Ditreskrimum Polda Jatim karena diduga melakukan kerusuhan.

Dari keterangan Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P didampingi Wakasatreskrim dan Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya saat memimpin Konferensi Pers mengatakan bahwa dari 231 didomenasi oleh remaja yang masih duduk di bangku sekolah SMP, SMA, dan Mahasiswa.

Para penyusup peruh aksi unjuk rasa ini diamankan petugas gabungan di beberapa titik unjuk rasa diantaranya, di sekitar Gedung Grahadi, DPR, Balai Kota dan Gubernur.

“Para penyusup yang kemarin ini mengakibatkan kerugian berupa materil, antara lain 2 unit kendaraan dan beberapa fasilitas lainnya terbakar.” Jelas Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Johnny Eddizon Isir, Jum’at (09/10/2020).

Lebih lanjut, Kapolrestabes Surabaya mengatakan dari 231 orang yang diamankan kemudian dialakukan identifikasi proses lebih lanjut.

“Berdasarkan hasil dari dokumentasi yang didapat petugas, ada 16 orang kita tetapkan sebagai tersangka dan akan diproses lebih lanjut terkait dengan penegakan hukum, dari 16 orang ini 2 kita limpahkan ke Ditreskrimum Polda Jatim. Mereka terdiri dari 3 orang dewas dan 11 orang anak-anak.” Lanjut Kombes Pol Johnny Eddizon Isir.

Menurutnya, untuk proses hukum terhadap anak-anak tetap akan mengedepankan azaz praduga tidak bersalah demi kepentingan undang-undang perlindungan anak.

“Kami pun tunduk terhadap hukum formil yang ada di Sistem Peradilan Pidana Anak,” Ucap Kombes Pol Johnny Eddizon Isir.

Barang bukti yang diperoleh petugas berupa 3 buah bom molotov, tas berisi batu dan tongkat kayu, 1 unit mobil Lalu Lintas dan 2 unit mobil dinas Jatanras yang dirusak massa serta 1 buah senjata tajam jenis Parang dengan sarung.

“Jadi kalau ada yang bertanya, bahwa ini bukan massa pengunjuk rasa akan tetapi perusuh, maka dari itu akan lakukan tindakan tegas bagi pelakunya siapapun dia.” Lanjut Mantan Ajudan Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 yang lalu.

Akibat perbuatannya para tersangka dikenakan undang-undang darurat No. 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dengan ancaman 7 tahun penjara dan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan atau perusakan secara bersama-sama dengan ancaman 5 tahun 6 bulan penjara.

“Rata-rata mereka dikenakan pasal 170 KUHP, untuk yang anak-anak kami tegaskan kembali bahwa kami akan tetap menjunjung tinggi atas hak perlindungan anak. Jadi, bagi warga yang anaknya ditahan tidak perlu khawatir atas keselamatan anaknya,” tandas Kombes Pol Johnny Eddizon Isir. (F.)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*